KARANGASEM, Balimediapartner.id - Langkah pengawasan bersama yang digelar Satpol PP Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Selasa, 1 September 2026, di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, memunculkan sejumlah temuan krusial terkait aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul rekomendasi pengawasan yang disampaikan Satpol PP Provinsi Bali, yang sebelumnya telah mencatat adanya potensi pelanggaran di sejumlah titik di Karangasem.
Saat turun ke lokasi, tim gabungan menemukan bahwa aktivitas penggalian yang berlangsung diduga berada di kawasan yang masuk dalam ketentuan tata ruang yang harus dilindungi, sekaligus berjarak dalam radius kawasan suci Pura Pasar Agung maupun Pura Besakih. Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat setiap aktivitas di area tersebut wajib memperhatikan aturan perlindungan kawasan cagar budaya dan kawasan suci yang berlaku di Bali.
Selain persoalan zona pemanfaatan ruang, petugas juga mencatat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara titik koordinat yang tercantum dalam data yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Bali dengan posisi penggalian yang sebenarnya berjalan di lapangan. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu indikasi yang akan diteliti lebih lanjut, mengingat izin pengoperasian galian C sangat bergantung pada ketepatan lokasi dan batas wilayah yang telah disetujui.
Kendala lain yang terungkap adalah belum lengkapnya dokumen perizinan dan administrasi perpajakan di lokasi. Salah satu petugas yang bekerja di salah satu titik penggalian mengaku tidak memiliki bukti dokumen terkait faktur pajak atas aktivitas yang dijalankan. "Saya hanya bekerja sebagai pengawas di sini. Usaha ini milik pihak lain yang berdomisili di Denpasar, dan selama ini kami belum pernah menerima atau memiliki faktur pajak yang dimaksud," ujarnya di hadapan tim pemeriksa.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Karangasem, I Nengah Sudana Wiriawan, menjelaskan bahwa pengawasan di Sebudi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan menyeluruh terhadap 37 titik lokasi galian C di wilayah Karangasem yang terindikasi belum memiliki kelengkapan izin sesuai ketentuan yang berlaku. "Sebelumnya kami sudah melakukan pemeriksaan di tiga titik di wilayah Kecamatan Bebandem, dan kini kami kembali ke tiga titik di Kecamatan Selat, tepatnya di Desa Sebudi," jelas Sudana.
Meski sejumlah indikasi pelanggaran telah ditemukan di lapangan, pihaknya menegaskan bahwa kesimpulan akhir belum dapat diambil saat ini. Pihak pengelola maupun pemilik usaha galian C tersebut akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi guna memberikan kesempatan menjelaskan status hukum dan kelengkapan dokumen usahanya. "Semua temuan yang kami catat di lapangan, baik terkait perizinan, legalitas lahan, maupun ketidaksesuaian data koordinat, akan kami susun menjadi laporan lengkap. Hasil klarifikasi dan verifikasi selanjutnya akan kami sampaikan kepada Satpol PP Provinsi Bali sebagai dasar untuk langkah penindakan lanjutan," tegas Sudana.
Sampai saat ini, proses pengumpulan data dan verifikasi terhadap seluruh titik yang terindikasi bermasalah masih terus berjalan, dan masyarakat diimbau untuk memantau perkembangan selanjutnya dari saluran resmi pemerintah Kabupaten Karangasem.(JB)