Ratusan Hotel dan Villa di Bali Ditawarkan untuk Dijual, Pengamat Soroti Dugaan Shadow Economy dan Keterlibatan WNA

BALI , Balimediapartner.id — Fenomena sejumlah hotel dan villa di Bali yang ditawarkan untuk dijual mendapat perhatian pengamat pariwisata. Kondisi tersebut dikaitkan dengan dugaan aktivitas shadow economy, yakni kegiatan ekonomi yang menurut definisinya tidak sepenuhnya tercatat dalam sistem ekonomi formal.

Pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi transaksi properti, tetapi juga dari aspek kepemilikan, sumber modal, pengelolaan usaha, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Pernyataan Azril tersebut disampaikan kepada awak media pada Sabtu, 19 September 2026. 

Menurut Azril, fenomena yang ia sebut sebagai shadow economy diduga telah muncul di Bali sejak sebelum 2025. Ia menilai aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya masuk dalam sistem pencatatan resmi dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan maupun menghitung potensi penerimaan pajak. 

Dugaan keterlibatan WNA dalam usaha akomodasi

Azril juga menyoroti dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam pendanaan dan pengelolaan sejumlah usaha akomodasi di Bali.

Berdasarkan riset lapangan yang disebut telah dilakukannya, usaha yang menjadi perhatian tidak hanya berupa villa, tetapi juga homestay dan resort. Dalam sejumlah kasus yang diamatinya, WNA disebut diduga terlibat dalam pendanaan maupun pengelolaan usaha, sementara secara administratif usaha dapat menggunakan nama warga lokal. 

Ia juga menyebut adanya usaha yang menawarkan layanan secara terpadu, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi hingga layanan penukaran uang.

Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan verifikasi terhadap masing-masing usaha serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut atau berkepentingan. Tidak semua hotel atau villa yang ditawarkan untuk dijual dapat secara otomatis dikategorikan sebagai bagian dari shadow economy.

Tingginya aktivitas wisatawan dan persoalan okupansi

Azril turut menyoroti adanya perbedaan antara ramainya aktivitas wisatawan di sejumlah kawasan Bali dengan tingkat keterisian akomodasi resmi.

Ia menyebut tingkat keterisian kamar atau bed occupancy rate (BOR) yang diamatinya berada di sekitar 70 persen dan belum mencapai 80 persen. Di sisi lain, sejumlah kawasan wisata terlihat ramai, disertai persoalan kemacetan dan sampah. Menurut Azril, kondisi tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana aktivitas wisatawan tercatat dalam sistem akomodasi resmi.

Sorotan terhadap izin kunjungan

Selain persoalan kepemilikan dan pendanaan, Azril mempertanyakan pengawasan terhadap WNA yang diduga melakukan kegiatan usaha menggunakan izin kunjungan.

Ia menilai aktivitas bisnis oleh WNA perlu disesuaikan dengan jenis izin yang dimiliki serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang melibatkan WNA perlu diperkuat.

Pemerintah didorong melakukan pendataan

Azril mendorong pemerintah melakukan pendataan dan pemeriksaan secara lebih menyeluruh terhadap usaha akomodasi di Bali.

Pendataan tersebut, menurutnya, dapat mencakup status kepemilikan usaha, sumber pendanaan, pihak yang mengelola, izin usaha, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Langkah tersebut penting untuk membedakan antara bisnis properti yang dijual sebagai bagian dari dinamika pasar dengan usaha yang memang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa pencatatan atau perizinan sesuai ketentuan.

Fenomena ini juga menjadi perhatian dalam kajian akademik mengenai shadow economy di Bali. Sebuah penelitian yang terbit pada 2026 membahas dugaan penggunaan skema nominee dan aktivitas akomodasi digital yang tidak seluruhnya berada dalam pengawasan perizinan, meski penelitian tersebut sendiri menegaskan keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan masih membutuhkan verifikasi empiris. 

Klarifikasi tetap diperlukan

Dengan demikian, informasi mengenai ratusan hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual perlu dipisahkan dari tudingan mengenai aktivitas ilegal atau ekonomi bayangan. Penawaran properti untuk dijual tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Dugaan keterlibatan WNA, penggunaan nama warga lokal, sumber pendanaan, maupun persoalan perpajakan juga membutuhkan pemeriksaan oleh instansi berwenang berdasarkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi. (BMP/JB)

Sumber pernyataan utama: RMOL, 19 September 2026. �