Jalan Usaha Tani Hampir 2 Tahun Tertutup, Satpol PP Bangli Jadwalkan Penertiban di Tegalalang

Bangli, Balimediapartner.id — Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadwalkan penertiban berupa pembongkaran dan pengosongan bangunan di Lingkungan Tegalalang, Desa Adat Tegalalang, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli. Kegiatan direncanakan berlangsung pada Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 08.00 WITA hingga selesai, berdasarkan pengumuman resmi Nomor 300.1.2.1/1719/Satpol.PP tertanggal 21 Oktober 2026.

Bangunan yang menjadi objek penertiban disebut dibangun oleh Dr. Drs. I Nengah Sumantra, M.Ag. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan sanksi administrasi serta Surat Perintah Bupati Bangli Nomor 300.1.2.1/1676/Satpol.PP tertanggal 12 Oktober 2026.

Selain bangunan tersebut, pelinggih yang berdiri di jalan usaha tani milik krama Subak Tegalalang juga termasuk dalam daftar yang akan dibongkar, karena dinilai tidak berada pada tempat yang semestinya. Status hukum dan dasar administratif terkait pelinggih tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak berwenang.

Pembongkaran pelinggih akan tetap menghormati tata cara adat dan keagamaan Hindu. Prosesi ngantukang dan mepraline akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penertiban dilakukan, berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli. Langkah ini diambil agar penegakan aturan tetap berjalan seiring penghormatan terhadap nilai adat dan keagamaan masyarakat.

Kelihan Subak Tegalalang, sang ketut rencana, menyambut baik rencana pembongkaran tersebut. Ia menyampaikan bahwa akses jalan usaha tani milik krama Subak Tegalalang telah tertutup hampir dua tahun, yang diduga berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan seorang oknum sulinggih berinisial INS. Informasi terkait keterlibatan pihak tersebut, alasan penutupan jalan, serta status penguasaan lahan masih perlu dikonfirmasi secara berimbang kepada seluruh pihak terkait.

Satpol PP Bangli mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga ketertiban selama proses berlangsung. Pihak terkait diberi kesempatan mengosongkan barang yang masih dapat dimanfaatkan sebelum penertiban dimulai. Masyarakat yang memiliki keberatan dapat menyampaikannya kepada petugas secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.(BMP)