DENPASAR, Balimediapartner.id — Kejaksaan Negeri Denpasar sedang memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan BPJS Kesehatan, termasuk praktik klaim fiktif di salah satu Rumah Sakit Umum di wilayah Kota Denpasar. Dugaan penyimpangan ini diduga telah merugikan keuangan negara senilai miliaran rupiah.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar, Achmad Wahyudi, S.H., M.H., saat dihubungi awak media, Senin (21/9/2026).
"Kami sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait indikasi penyimpangan pada BPJS Kesehatan di Kota Denpasar, termasuk di salah satu Rumah Sakit di wilayah Kota Denpasar," ujarnya.
Jaksa penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen terkait pengajuan klaim dari pihak rumah sakit sebagai barang bukti, yang nantinya akan digunakan di persidangan. Tim juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak BPJS Kesehatan serta instansi terkait untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.
Saat ini, Kejari Denpasar telah meminta bantuan auditor untuk menghitung secara rinci dan akurat besaran kerugian keuangan negara yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penetapan tersangka dijadwalkan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen menindaklanjuti kasus ini secara tegas, transparan, dan akuntabel. Setiap kerugian negara akan ditelusuri dan dipulihkan, serta setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Perkembangan selanjutnya akan diinformasikan kepada publik secara bertahap.(BMP/JB)