JAKARTA, balimediapartner.id — Sepanjang tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 13 bank, sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagai bagian dari upaya memperkuat industri perbankan nasional. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan dana nasabah yang masuk dalam skema penjaminan akan dikembalikan dalam waktu lima hari kerja sejak proses likuidasi dimulai.
Anggota Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa dana nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan — termasuk pokok simpanan dan bunga yang dijamin, dengan batas maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank — akan dikembalikan segera setelah LPS mengambil alih dan menetapkan tim likuidasi. "Seluruh dana nasabah yang dalam skema penjaminan, baik itu bunga maupun jumlahnya hingga Rp2 miliar, akan dikembalikan dalam waktu lima hari," ujar Anggito dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF, baru-baru ini.
Sementara itu, dana nasabah yang berada di atas batas penjaminan tidak dapat langsung dibayarkan dalam jangka waktu tersebut. Pengembaliannya bergantung pada tingkat pemulihan aset bank yang dilikuidasi, termasuk hasil penjualan aset dan pengembalian pinjaman yang dimiliki bank.
LPS juga mengakui adanya tantangan terkait data BPR yang belum seluruhnya mutakhir atau berjalan secara real time. Hal ini menjadi alasan LPS menyiapkan pengembangan sistem inti perbankan (core system) agar data dapat dipantau secara lebih aktual dan akurat. "Makanya kami akan membuat core system supaya datanya real time. Jadi pada waktu resolusi tidak ada lagi perbedaan antara data sebelumnya dengan data yang mutakhir," jelas Anggito. Sistem tersebut direncanakan mulai diimplementasikan pada 2028, beriringan dengan agenda konsolidasi BPR oleh OJK pada periode 2027–2028.
Terkait potensi bertambahnya jumlah bank yang akan ditutup ke depan, Anggito menyatakan LPS akan mengikuti proses konsolidasi yang dilakukan OJK, yang dapat berupa merger, akuisisi, maupun resolusi atau likuidasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya otoritas untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Berikut daftar 13 bank yang telah dicabut izin usahanya hingga September 2026:
1. BPR Suliki Gunung Mas
2. BPR Prima Master Bank
3. BPR Bank Cirebon
4. BPR Kamadana Bangli
5. BPR Koperindo Jaya
6. BPR Pembangunan Nagari
7. BPR Sungai Rumbai Dharmasraya
8. BPR Ceper Permata Artha
9. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
10. BPR Mataram Mitra Manunggal
11. BPR Syariah Hasanah Mandiri
12. BPR Citra Bersada Abadi
13. BPRS Gaido Indonesia
Proses penjaminan dan likuidasi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta UU No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
(Bali Media Partner)