Kasus suap HGB bogor meluas! 19 orang ditangkap, KPK sebut potensi tersangka korporasi dan keterlibatan pihak lain

JAKARTA, Balimediapartner.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring 19 orang dalam dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Kasus ini berpotensi berkembang lebih luas, mencakup dugaan aliran dana ke partai politik, keterlibatan pejabat tinggi negara, hingga kemungkinan penetapan tersangka korporasi terhadap PT Summarecon Agung Tbk,15 September 2026.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dari 19 orang yang diamankan, empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Nusron Wahid. Meski demikian, KPK menegaskan belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka. Pemanggilan dan penetapan status hukumnya akan bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. "Kami belum bisa menyimpulkan itu. Masih baru dimulai penyidikannya. Nanti kita lihat perkembangannya," ujar Taufik.

Salah satu figur yang ditangkap, politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq, disebut telah tiga kali berurusan dengan KPK dalam kasus korupsi, sehingga masuk kategori residivis. KPK menyatakan hal ini akan menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan nantinya. "Secara konsep hukum, pemberatan atau pemidanaan yang lebih berat memang berlaku bagi pelaku berulang," tegas Taufik.

Terkait keterlibatan PT Summarecon Agung Tbk, KPK tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka korporasi jika ditemukan bukti adanya aliran dana yang masuk ke perusahaan. "Keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi. Jika ditemukan fakta penggunaan rekening perusahaan untuk transaksi tersebut, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi," jelas Taufik.

Pertemuan yang diduga melibatkan Fahd A Rafiq, anggota DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga, pihak BPN, dan Wakil Bupati Bogor juga menjadi sorotan dan akan didalami lebih lanjut. Muncul pula dugaan dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp106 miliar, sebagian digunakan untuk kegiatan organisasi pada Agustus 2026. KPK menyatakan hal ini masih menjadi materi penyidikan dan belum dapat dikonfirmasi secara pasti.

KPK juga mengindikasikan kasus ini berpotensi meluas ke dugaan penerimaan suap terkait pengurusan pertanahan di wilayah lain, termasuk proyek Lido dan pagar laut. Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, dan gelar perkara akan diselenggarakan untuk menentukan apakah kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Perkembangan kasus yang sedang berkembang pesat ini akan terus kami pantau.

(Bali Media Partner)