Beda dengan Ketapang, Gilimanuk Pungut Biaya Tambah Tanpa Jelas,Warga Bertanya

JEMBRANA, Balimediapartner.id — Pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, mempertanyakan adanya pungutan tambahan yang dilakukan setelah pembayaran tiket penyeberangan. Pungutan tersebut dikeluhkan karena tidak disertai bukti pembayaran yang jelas, baik saat kendaraan masuk maupun keluar kawasan pelabuhan.

Keluhan paling banyak muncul dari pengendara yang hendak masuk ke Pelabuhan Gilimanuk. Mereka menyebut harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp3.200 hingga Rp4.300 per kendaraan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan kartu tap cash, namun pengguna jasa mengaku tidak menerima struk atau bukti pembayaran yang menjelaskan jenis layanan, besaran tarif, maupun pihak penerima pembayaran.

"Kami sudah bayar tiket penyeberangan. Kenapa masih ada biaya lagi ketika masuk pelabuhan? Kalau memang resmi, seharusnya jelas untuk apa dan diberikan bukti pembayaran," ujar salah seorang pengguna jasa, Sabtu (19/9).

Persoalan serupa juga dikeluhkan kendaraan yang baru turun dari kapal dan melanjutkan perjalanan. Kendaraan diarahkan melalui jalur terminal sebelum keluar kawasan pelabuhan, dan di titik tersebut kembali diminta melakukan pembayaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar hukum dan kejelasan pungutan tersebut.

Pengguna jasa juga membandingkan mekanisme tersebut dengan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sebagai pasangan lintasan penyeberangan. Perbedaan prosedur di kedua pelabuhan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh pengelola dan instansi terkait. Masyarakat menegaskan bahwa persoalan bukan semata nominal yang dipungut, melainkan transparansi. Jika merupakan tarif resmi, masyarakat meminta informasi dasar hukum, jenis layanan, dan penerbitan bukti pembayaran. Sebaliknya, jika tidak memiliki dasar resmi, pungutan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti.

Pengguna jasa meminta ASDP Indonesia Ferry, pengelola kawasan pelabuhan, serta instansi pengawas terkait melakukan pengecekan terhadap praktik tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan seluruh pungutan memiliki dasar hukum dan mekanisme administrasi yang jelas.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak pengelola Pelabuhan Gilimanuk terkait pungutan tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan. (BMP/JB