KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang di ATR/BPN hingga Jawa Timur

JAKARTA ,Balimediapartner.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam serangkaian penggeledahan di sejumlah daerah, penyidik menemukan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan layanan pertanahan.

Penggeledahan dilakukan secara bertahap sejak 17 September 2026. Penyidik KPK pertama kali menyasar sejumlah ruangan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, termasuk ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR).

Selain ruangan Dirjen PPTR, penyidik juga memeriksa ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Penyidikan kemudian berlanjut ke kediaman Lampri, tersangka yang menjabat sebagai Dirjen PPTR. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disebut memuat petunjuk mengenai dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh barang yang diamankan masih akan dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara dan peran masing-masing pihak.

Uang dalam Amplop Ditemukan di BPN Mojokerto

Pada 23 September 2026, giliran Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mojokerto yang digeledah. Dari lokasi tersebut, KPK menemukan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta amplop berisi uang.

Menurut KPK, uang tersebut diduga merupakan penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kantah Kota Mojokerto. Jumlah keseluruhan uang saat itu belum diumumkan karena penyidik masih melakukan penghitungan.

Penggeledahan di Mojokerto juga menjadi perhatian karena kantor tersebut dipimpin Yetty Nurbuati Krystianti, yang disebut sebagai istri Lampri. Namun, KPK belum menyampaikan adanya kesimpulan mengenai keterkaitan Yetty dengan perkara yang sedang disidik.

Ratusan Juta Rupiah Disita dari Kanwil BPN Jatim

Sehari setelah penggeledahan di Mojokerto, pada 24 September 2026, penyidik kembali bergerak ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.

Dari lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, penyidik menemukan uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah.

Budi Prasetyo menyebut uang tersebut diduga berasal dari penerimaan para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. KPK juga menduga terdapat uang yang berasal dari setoran Kantor Pertanahan (Kantah) BPN di wilayah Jawa Timur.

Seluruh barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan ditelaah untuk melihat hubungan masing-masing barang dengan perkara yang tengah ditangani.

KPK Soroti Kerentanan Integritas

Selain mengumpulkan alat bukti, KPK sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satunya melalui pemetaan titik rawan serta pengukuran integritas melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Berdasarkan keterangan KPK yang dikutip dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, skor SPI Kementerian ATR/BPN tercatat 75,88 pada 2024 dan turun menjadi 71,30 pada 2025. Penurunan tersebut membuat kementerian masuk dalam kategori rentan.

KPK menyebut hasil SPI dapat digunakan sebagai peringatan dini untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.

Delapan Orang Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Lampri selaku Dirjen PPTR ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung, serta sejumlah pihak lainnya.

KPK juga menetapkan Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.

Kasus tersebut bermula dari OTT KPK pada September 2026 yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan layanan pertanahan dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hingga kini, penyidik masih menelusuri bukti-bukti yang ditemukan dalam rangkaian penggeledahan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.(BMP/JB)