Kantor pertanahan bangli dukung penandatanganan PKS integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah Bali

Denpasar, Balimediapartner.id — Upaya memperkuat sinergi antar-instansi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bangli, I Nyoman Mertayasa, turut serta dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah Provinsi Bali. Acara berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Selasa (15/9).

Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum penting untuk membangun koordinasi yang lebih terstruktur antara instansi yang berperan dalam pengelolaan data pertanahan maupun perpajakan daerah. Melalui kerja sama yang terintegrasi, pertukaran dan pemanfaatan informasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan Bangli, I Nyoman Mertayasa, menyampaikan bahwa integrasi kedua data tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan. "Melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah, diharapkan tercipta data yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Data pertanahan yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat menjadi informasi pendukung dalam proses administrasi perpajakan daerah, khususnya untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai objek dan subjek perpajakan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, pelaksanaan PKS ini juga merupakan wujud komitmen untuk terus mendukung transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan data dan teknologi. Integrasi data tidak hanya berkaitan dengan pertukaran informasi, tetapi juga membangun proses kerja yang lebih efektif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sinergi dan integrasi data sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik," tegas Mertayasa.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan pemanfaatan data dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung pelayanan yang semakin mudah, transparan, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat. Proses sinkronisasi dan verifikasi data juga diperkuat, sehingga perbedaan informasi antarinstansi dapat diminimalkan. (BMP/JB)